4.255 KK Penyintas Palu Belum Terima Huntap
Palu,- Lebih dua tahun sudah bencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi meluluhkan Kota Palu dan sekitarnya pada 28 September 2018 silam. Bencana alam dahsyat ini membuat ribuan orang kehilangan tempat tinggalnya dan juga sanak keluarganya.
Pemerintah kemudian mendorong pemulihan Kota Palu dengan menjanjikan Hunian Tetap (Huntap) kepada masyarakat yang telah kehilangan rumah. Namun hingga saat ini masih terdapat 4.255 KK yang belum mendapatkan Huntap dan masih hidung terkatung-katung di Huntara ataupun Kos-kosan.
Koordinator Sulteng Bergerak, Adriansa Manu saat dihubungi media ini mengatakan, bahwa dari total 5.983 KK calon penerima Huntap, yang telah tersalurkan baru 1.728 KK. Jika dipersentase baru 28,8 persen KK Penyintas mendapatkan Huntap dari jumlah yang ditargetkan.
“Jadi rencana Pemerintah Kota (Pemkot) ini mau membangun 5.983 Huntap. Rencananya Huntap I akan dibangun 1.865 unit tapi yang terealisasi baru 1.562 unit. Kemudian Huntap II (Tondo 2) itu rencananya akan dibangun 2.135 unit dan belum ada yang terealisasi, lalu Huntap III (Talise) rencananya 964 unit dan belum terealisasi, kemudian Huntap IV (Duyu) ada 377 unit dan ini juga belum, serta Huntap Mandiri 526 unit juga belum terealisasi,” jelas Adriansa Manu, Senin (11/01/2021).
Ia melanjutkan, untuk Huntap yang telah terealisasi 100 persen baru di dua tempat, yakni Huntap Satelit Balaroa 127 unit dan Huntap Satelit Mamboro 39 unit.
Koordinator Sulteng Bergerak itu kemudian menilai, bahwa pihak pemerintah dalam penanganan bencana mulai dari tanggap darurat sampai masa rehab-rekon dinilai sangat buruk.
“Karena urusan data hingga saat ini belum juga selesai dan kami juga sudah mengigatkan bahwa penanganan bencana ini cenderung tidak terpusat dan kami lihat juga pelaksanaan rehab-rekon yang berkaitan dengan pembagunan tidak singkron dengan tata ruang wilayah Kota Palu,” ungkapnya.
Adriansa pun berharap agar kiranya pemerintah lebih terbuka dan turut melibatkan partisipasi masyarakat luas terutama penyintas. Selain itu, pemerintah harus memiliki kanal aduan yang tercentral yang dikelila oleh BPBD sebagai penanggung jawab penanggulangan bencana serta data yang akurat dan tepusat
“Kita juga harus punya data terpusat yang manginformasikan setiap minggu terkait progres penanganan bencana,” lanjutnya.
Saat ini, kata dia, yang menjadi hambatan pembangunan Huntap adalah soal lahan yang akan dijadikan sebagai objek pembangunan.
“Kami menilai bahwa pemerintah tidak memiliki keinginan politik serta tidak mau menyisihkan anggaran untuk membeli tanah untuk penyintas yang dimana tanah tersebut akan direalisasikan untuk membuat Huntap,” tutupnya.***
Reporter: Windy Kartika
Sumber: kailipost.com
