Gempa Sulbar, Celebes Bergerak Nilai Penanganan Bencana Berjalan Lambat
REPORTASE, MAMUJU – Manager Advokasi dan Kampanye Celebes Bergerak, Freddy Onora, menyebut peran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju dalam penanganan bencana di masa tanggap darurat terkesan sangat lamban.
Berdasarkan hasil Indepth Assessment yang dilakukan oleh Tim Celebes Bergerak di Desa Boteng Utara dan Desa Boteng Induk Kecamatan Simboro serta Desa Rantedoda Kecamatan Tappalang sebagai sampel, menunjukkan hak dasar penyintas belum terpenuhi secara menyeluruh.
Baca Juga Artikel Celebes Bergerak Nilai Penanganan Bencana di Sulbar Berjalan Lambat
“Kami menilai peran Pemkab di masa tanggap darurat ini sangat lambat. Beberapa titik yang kami lakukan indepth assessment ternyata belum tersentuh (Pemerintah), padahal sudah lebih dua minggu pasca gempa,” kritik Freddy Onora, 30 Januari.
Ia menilai, pemenuhan kebutuhan logistik pengungsian yang kurang mencukupi, shelter yang tidak layak, tidak tersedianya pelayanan kesehatan dan air bersih, serta kondisi sanitasi yang buruk.
Belum lagi cuaca yang belakangan ini kurang bersahabat membuat kondisi di kamp pengungsian kian sulit. Hal tersebut menjadi sorotan utama Celebes Bergerak selaku lembaga yang selama ini konsen melakukan advokasi kebencanaan.
Menurut Freddy, akan lebih mudah teratasi jika Pemkab lebih berperan aktif dalam hal pemenuhan hak dasar sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang (UU) Penanggulangan Bencana.
Baca Juga Artikel Celebes Bergerak: Penanganan Bencana di Mamuju Sangat Lambat
“Pemda harus sama aktifnya dengan lembaga maupun relawan yang saat ini melakukan intervensi mandiri terhadap penyintas di kamp pengungsian. Kalau merujuk Pasal 8, UU No. 24 Tahun 2007, Pemda bertanggung jawab terkait pemenuhan hak dasar sesuai dengan standar pelayanan minimum.”
Berkaca dari pengalaman, pasca bencana Gempa, Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah, Celebes Bergerak juga mendorong agar Pemda Sulbar mengutamakan prinsip transparansi dan partisipasi dalam penanganan pasca bencana.
Salah satunya melalui Pusat Data dan Informasi Bencana (Pusdatina) satu pintu sehingga kejadian anomali data penyintas bisa diminimalisir.
“Saat ini, sebaiknya segera ada Pusdatina satu pintu untuk menghindari anomali data penyintas di kemudian hari. Biasanya, setelah bencana, masing-masing lembaga bekerja mendata sendiri-sendiri. Yang tak kalah penting, pemerintah mesti transparan dan melibatkan partisipasi semua pihak,” Ujar Freddy.
Sebelumnya, selain melakukan assessment, Celebes Bergerak juga telah melakukan penyaluran logistik bantuan di beberapa titik pengungsian dan dari hasil assessment yang diperoleh akan kembali melakukan penyaluran bantuan tahap berikutnya.
Sumber: reportase.co
