Banjir Bandang Melanda Sulteng, CB Minta Gubernur Lakukan Evaluasi Pengelolaan SDA
RESPONSULTENG – Banjir bandang yang melanda Desa Torue di Kabupaten Parigi Moutong dan beberapa daerah lain di Sulawesi Tengah memantik reaksi dari Direktur Celebes Bergerak.
Adriansa Manu, Direktur Celebes Bergerak dalam rilis persnya, secara tegas meminta Gubernur Sulawesi Tengah agar melakukan evaluasi terhadap model pengelolaan sumber daya alam berbasis industri ekstraktif.
Terutama di wilayah-wilayah sasaran investasi pertambangan, industri pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
Menurut Adriansa, industri ekstraktif selain desktruktif juga menyebabkan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) dan memiliki kerentanan bencana tinggi.
“Pohon ditebang, tanah digali dan boros energi jelas berisiko terhadap bencana alam. Itu sudah pasti dan sudah terbukti,” tuturnya.
Kata Adriansa, banjir bandang pada 27 Juni 2022 di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah mesti dilihat sebagai dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan dan industri pertambangan.
Banjir di kawasan PT IMIP kata dia, menyebabkan 350 KK terpaksa mengungsi dan berdampak terhadap 500 KK penduduk sekitar kawasan industri nikel tersebar di Indonesia.
Selama ini, kata Adriansa paradima pemerintah selalu melihat bencana banjir sebagai akibat dari curah hujan yang tinggi.
Padahal, kata dia sebabnya adalah karena daya dukung dan daya tampung lingkungan di daerah itu sudah rusak sehingga tidak dapat menyerap air hujan.
“Jadi, paradigma kita mesti diarahkan pada sebab, bukan akibat,” ujarnya.
Kata dia lagi kejadian banjir di kawasan PT IMIP bukan kali pertama, tetapi telah beberapa kali terjadi sejak perusahaan itu beroperasi.
Banjir serupa juga pernah terjadi pada Juni 2019 menimbulkan 1 orang warga meninggal dunia karena terseret arus dan menyebabkan empat jembatan permanen ambruk. Berdasarkan catatan Celebes Bergerak banjir di kawasan PT IMIP juga terjadi pada 15 Juni 2022.
Selain itu, pada 23 April 2022 banjir bandang merendam ratusan rumah warga di Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali.
Sementara di Kabupaten Banggai, pada 28 Juli 2022 juga terjadi banjir bandang di Kecamatan Moilong. Kejadian itu, kata dia menimbulkan 100 unit rumah warga terendam banjir di 3 desa di antaranya desa Slamet Harjo, Desa Toili dan Desa Karang Anyar.
“Kita tahu Banggai merupakan salah satu daerah industri pengolahan Migas dan sasaran ekspansi perkebunan sawit, sehingga kerentanan bencana juga sangat tinggi di sana,” tuturnya.
Apalagi kata dia, di Kabupaten Banggai tidak hanya rawan bencana hidrometeorologi, tetapi juga memiliki kerentanan bencana geologi.
“Dalam catatan sejarah Banggai itu telah beberapa kali mengalami gempa dan tsunami seperti yang terjadi pada tahun 1858, 1859, dan paling baru tahun 2000. Semua kejadian ini merusak dan menimbulkan korban jiwa. Jadi, daerah ini memiliki kompleksitas bencana yang mesti diwaspadai,” ucapnya.
Dari rentetan kejadian bencana tersebut, pihaknya mendesak Gubernur Sulawesi Tengah untuk benar-benar memasukkan mitigasi bencana dan menetapkan daerah rawan bencana di dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang sedang berlangsung saat ini.
Selain itu, Adriansa juga meminta Gubernur untuk mendesak semua perusahaan baik pertambangan, idustri pengolahan nikel dan migas serta perkebunan kelapa sawit untuk membuat langkah-langkah mitigasi di wilayah konsesi masing-masing.
Termasuk, kata dia mendesak semua perusahaan untuk memberikan dana insentif kepada pemerintah daerah untuk digunakan dalam pembuatan kajian resiko bencana (KRB), mitigasi bencana dan kegiatan lainnya dalam penanggulangan bencana.
“Gubernur bisa saja membuat kebijakan daerah yang mewajibkan insentif pada setiap perusahaan untuk kepentingan penanggulangan bencana daerah di Sulawesi Tengah,” kata Adriansa, Direktur Celebes Bergerak.***
Sumber: sulteng.pikiran-rakyat.com
