Aliansi Korban Bencana Bersatu Mengajak Seluruh Korban di Padagimo Turun Unjuk Rasa

Palu-Koordinator Sulteng Bergerak, Adriansa Manu yang juga tergabung dalam Aliansi Korban Bencana Bersatu menyeruhkan agar seluruh korban bencana  turun ke jalan pada tanggal 25 september 2019.  Dimana pada momentum itu seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah terpilih akan dilantik.

Sehingga momentum ini kata Adriansa, tepat menjadi hari penting untuk menyampaikan keluh kesah dan tuntutan seluruh korban bencana di Padagimo.

“Saya mengajak seluruh korban bencana di Padagimo agar ikut meramaikan aksi unjuk rasa ini, sebagai bentuk protes kita kepada pemerintah dan anggota legislatif karena telah abai dalam penanganan dan pemulihan hak dasar korban.” Kata Adriansa

Kata dia, unjuk rasa ini merupakan saluran untuk menyampaikan kekecewaan korban terhadap pemerintah dan anggota legislatif terpilih dimana hingga hari ini memasuki satu tahun pasca bencana, keadaan korban tetap sama masih dalam kondisi memprihatinkan dan terlantar.

“Selama satu tahun ini, kondisi para penyintas hampir tak mengalami kemajuan yang berarti dimana masih terdapat ribun penyintas tinggal di kamp-kamp pengungsian seperti misalnya di kota Palu. Catatan kami masih ada 4.451 jiwa korban bencana tinggal di kamp pengungsian.” Kata Adriansa

Selain itu, kata dia hampir seluruh korban yang tinggal di Huntara mengalami nasip yang buruk mulai dari kekurangan air bersih, tidak punya pekerjaan, kesulitan mendapatkan makanan, tidak adanya pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk masalah MCK yang terbatas.

Semua masalah ini kata Adriansa, bukan tidak diketahui pemerintah baik pusat maupun daerah. Hanya saja kata dia, pemerintah semacam tidak punya niat baik untuk menyelesaikan masalah para penyintas di Padagimo.

“Pemerintah pusat apalagi daerah tahu persis kondisi yang dihadapi para korban, tapi mereka tidak mempedulikannya.” Kata Adriansa

Lanjut dia, aksi unjuk rasa ini juga dilakukan untuk memberikan peringatan kepada pemerintah dan legislatif terpilih agar tidak main-main dengan korban bencana.

Adapun tuntutan aksi unjuk rasa ini kata Adriansa pertama, alokasikan 10 persen APBD Sulteng untuk penanggulangan bencana, kedua, Cabut SK Gubernur tentang dana stimulan, ketiga, SK kan laporan pansus Pasigala terkait masalah-masalah korban bencana, keempat, berikan jadup sekarang juga kepada semua korban bencana secara adil, transparan dan tanpa diskriminasi, kelima, berikan hunian yang layak kepada korban bencana.

Selanjutnya, aksi ini juga akan menuntut pemenuhan hak dasar korban seperti sandang, pangan, papan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, air bersih, MCK yang layak, listrik gratis untuk korban bencana. Selama ini kata Adriansa, pelayanan dasar korban telah diabaikan pemerintah.

Selain itu, kata Adriansa tuntan aksi ini juga akan mendesak legislatif agar memberikan tekanan politik kepada pemerintah daerah agar korban yang cacat karena bencana alam mendapatkan santunan, termasuk menuntut agar pemerintah menyiapkan lapangan pekerjaan kepada semua korban yang kehilangan mata pencarian akibat bencana alam di Padagimo.

“Kami juga akan mendesak anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah terpilih untuk benar-benar menjalankan fungsi pengawasan terkait dengan bantuan publik yang masuk ke rekening pemerintah daerah.” Tegas Adriansa

Menurutnya, legislatif harus menekan eksekutif dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah dan pemerintah kabupaten dan kota untuk melaporkan seluruh bantuan yang masuk sejak fase tanggap darurat hingga saat ini masa rehabilitasi dan rekontruksi.

“Pemerintah harus terbuka dengan anggaran yang masuk terkait dengan penanggulangan dan pemulihan pasca bencana di Padagimo, karena anggaran ini adalah anggaran publik yang wajib dipertanggungjawabkan dan disampaikan perkembangannya kepada publik.” Kata Adriansa

Terkait rencana aksi unjuk rasa ini,  Adriansa berharap seluruh korban bencana yang merasa ditelantarkan atau tidak dipedulikan pemerintah selama ini untuk bersama-sama turun pada tanggal 25 september 2019.