Palu- Koordinator Sulteng Bergerak, Adriansa Manu mengatakan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu tidak boleh memberikan ruang sejengkalpun kepada perusahaan tambang untuk mengeruk kawasan Poboya. Kata dia, pemerintah harusnya mempertimbangan resiko
Palu-Berkaitan dengan rencana kunjungan Presiden, Joko Widodo yang dijadwalkan akan berlangsung pada 29 Oktober 2019 di Kota Palu. Sulteng Bergerak sebagai koalisi masyarakat sipil yang selama ini mendampingi korban pasca bencana di Sulawesi
Palu-Koordinator Sulteng Bergerak, Adriansa Manu yang juga tergabung dalam Aliansi Korban Bencana Bersatu menyeruhkan agar seluruh korban bencana turun ke jalan pada tanggal 25 september 2019. Dimana pada momentum itu seluruh anggota DPRD
Palu-Koordinator Sulteng Bergerak, Adriansa Manu mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah harusnya belum dapat melakukan pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan ruang lainnya pasca bencana sebelum ada Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Koordinator Sulteng Bergerak, Adriansa Manu menanggapi pemasangan papan peringatan di bibir pantai eks tsunami Kampung Nelayan, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore. Ia menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak punya dasar hukum untuk melarang
Palu-Koordinator Sulteng Bergerak, Adriansa Manu menyampaikan penyusunan rancangan peraturan daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah harus dihentikan. Menurutnya, ranperda RTRW tersebut tidak layak menjadi instrumen perencanaan pembangunan pasca bencana