Sulteng Bergerak menggelar rapat konsolidasi dalam rangka menindak lanjuti sejumlah masalah penanggulangan bencana terutama perlindungan dan pelayanan masyarakat korban bencana di Padagimo. Rapat konsolidasi tersebut dihadiri oleh lembaga yang konsern terhadap pembelaan hukum
Palu-Juru Bicara Sulteng Bergerak, Firmansyah Algintara mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu tidak boleh diskriminatif terhadap korban bencana. Hal itu ia sampaikan menyusul adanya pengusiran korban bencana di di Huntara Kabonena, Kecamatan Ulujadi beberapa
Palu-Juru Bicara Sulteng Bergerak, Firmansyah Algintara mengatakan pengusiran terhadap korban di huntara mestinya tidak terjadi. “Kami mengecam tindakan pemerintah kota Palu yang melakukan pengusiran terhadap korban di Huntara Kabonena, Kecamatan Ulujadi karena alasan
Palu-Juru Bicara Sulteng Bergerak, Firmansyah Algintara menyampaikan ranperda RTRW Provinsi Sulawesi Tengah sama sekali tidak berperspektif mitigasi bencana. Padahal menurut dia, semangat revisi RTRW Sulawesi Tengah lahir atas kejadian bencana alam 28 september
Palu-Juru Bicara Sulteng Bergerak, Firmansyah Algintara mengatakan pemulihan pasca bencana 28 september 2018 di Padagimo sarat dengan korupsi. Oleh karena itu, kata dia pihaknya telah melayangkan surat kepada Presiden dan Komisi Pemberantasan Korupsi
Palu-Koordinator Sulteng Bergerak Adriansa Manu mengatakan pemerintah Kota Palu tidak bertanggungjawab terhadap nasip warganya yang menjadi korban gempa bumi, tsunami dan likuifaksi. Hal itu ia sampaikan menyusul terjadi penyegelan kembali hunian sementara (Huntara)