PALU- Dua tahun pasca bencana gempa bumi, tsunami dan liquefaksi yang memporak-poranda Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong, namun, penanganan terhadap korban semakin tidak jelas. Pasalnya, ribuan orang masih tinggal
Palu, joernalinakor.com- Koordinator Sulteng Bergerak, Adriansa Manu mengatakan Pansus Rehabilitasi dan Rekonstruksi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah tidak berfungsi dalam mendorong percepatan pemenuh hak hak dasar korban bencana 28 september 2018 di Padagimo. Pasalnya,
Palu- Puluhan penyintas asal kota Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala) yang tergabung dalam Aliansi Korban Bencana Bersatu, mendatangi kantor Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), menuntut kepastian penanganan bencana pasca dua tahun musibah Gempa bumi
Palu,- Mengenang dua tahun bencana Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong (Padagimo), Aliansi Korban Bencana Bersatu mengadakan aksi demo untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait penanganan pascabencana yang dinilai belum maksimal. Massa aksi yang terdiri
Siaran Pers Palu – Koordinator Sulteng Bergerak, Adriansa Manu menyatakan pembangunan tanggul laut di kota Palu ilegal dan melanggar tata ruang. Menurutnya pihak aparat harus menyoroti proyek ilegal ini karena terbukti melanggar hukum
Palu-Kepala Devisi Kampanye dan Advokasi, Freddyanto Onora menyebut bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sigi harus betul-betul mempertimbangkan aspek mitigasi bencana dalam perencanaan struktur ruang maupun pola ruang.