KCB dan HIMASOS Menggelar Diskusi Publik Menyorot Persoalan Penyintas Bencana Sulteng
Palu-Komunitas Celebes Bergerak (KCB) dan Himpunan Mahasiswa Sosiologi (HIMASOS), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Tadulako (UNTAD) menggelar diskusi publik bertema “Aspek HAM dan Bencana Sosial Dalam Kebijakan Penanganan Bencana di Padagimo”. Diskusi publik ini dihadiri penyintas Kota Palu, Sigi dan Donggala serta puluhan mahasiswa UNTAD dari berbagai organisasi tingkat UKMF (Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas) dan HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) yang ada di Universitas Tadulako pada Jumat, 03 November 2023 di Gedung Aula FISIP UNTAD.
Menurut Wiwin, staf Komunitas Celebes Bergerak kegiatan diskusi publik tersebut bertujuan untuk menyampaikan masalah-masalah yang dialami para penyintas di Kota Palu, Sigi dan Donggala kepada mahasiswa UNTAD selama kurun waktu 5 tahun pasca bencana 28 september 2018.
Pihaknya berharap mahasiswa UNTAD memberikan perhatian untuk sama-sama mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah Sulawesi Tengah agar mempercepat pembangunan Hunian Tetap (HUNTAP) dan memberikan hak dasar para penyintas korban bencana 28 september 2018 silam sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2027 tentang Penanggulangan Bencana.
“Kita berharap mahasiswa peka dengan persoalan sosial yang ada di depan mata, meskipun banyak persoalan sosial lain yang tidak kalah penting. Tetapi, ini di depan mata kita dan mendesak untuk segera diselesaikan.” Tegas Wiwin
Dalam pemaparannya Adriansa Manu, Direktur Komunitas Celebes Bergerak menyebut pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah baik Provinsi Sulawesi Tengah, kabupaten dan kota terdampak bencana telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) para penyintas yang masih berjumlah 3.898 Kepala Keluarga (KK) berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR) per tahun 2023.
“Lima tahun bukanlah waktu yang singkat bagi para penyintas menunggu di Hunian Sementara (HUNTARA), bahkan sebagian besar penyintas terpaksa membangun pondok sendiri dan tinggal di rumah kerabatnya karena pembongkaran HUNTARA).” Ungkap Adriansa
Berdasarkan data Komunitas Celebes Bergerak, tutur Adriansa sebanyak 40 unit HUNTARA atau sebanyak 3.650 bilik di kota Palu, Sigi dan Donggala telah dibongkar pemilik lahan sejak tahun 2020. Pembongkaran HUNTARA menurutnya dilakukan oleh pemilik lahan karena masa kontrak tanah telah berakhir sesuai dengan kesepakatan dengan pemerintah daerah.
Namun kata Adriansa, masih terdapat 18 unit HUNTARA atau 1.540 bilik belum dibongkar dan masih berpenghuni. Selain itu, kata dia juga terdapat 169 KK penyintas terpaksa harus membangun pondok sendiri karena bangunan HUNTARA yang mereka tempati telah dibongkar.
“Kami menganggap pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah gagal dan telah melanggar Hak Asasi Manusia warga terdampak bencana di Sulawesi Tengah.” Tegas Adriansa
Sementara itu, kata dia kegagalan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan pasca bencana di Sulawesi Tengah berdampak besar terhadap timbulnya sejumlah masalah sosial di internal penyintas di HUNTARA.
“Catatan kami selama 4 tahun (2019-2023) terdapat 23 warga terdampak bencana meninggal di HUNTARA, 3 di antaranya bunuh diri karena depresi. Kami juga mendapat 37 aduan kasus pelecehan seksual dimana korbannya didominasi oleh anak di bawah umur.” Ungkap Adriansa
Hal senada juga disampaikan Sri Tini Haris, penyintas asal Talise menurutnya selama 5 tahun tinggal di HUNTARA Hutan Kota sudah 14 orang meninggal, 2 di antaranya bunuh diri karena stres dengan persoalan ekonomi.
Dia juga mengakui terjadi kasus pengintipan dan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di HUNTARA Hutan Kota.
Menurut Sri, panggilan akrabnya kasus pelecehan seksual terjadi karena toilet (MCK) yang digunakan sudah tidak layak (rusak banyak bolongnya). Kondisi ini, kata dia memungkinkan orang untuk melakukan kasus pelecehan terhadap ibu-ibu muda dan anak-anak perempuan dibawah umur.
Sementara itu, Amir DM, penyintas asal Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi berharap agar mahasiswa yang hadir benar-benar mendukung dan membantu penyintas untuk menyuarakan masalah-masalah warga terdampak bencana yang masih belum mendapatkan haknya di Kota Palu, Sigi dan Donggala.
Menurutnya, pihaknya bersama Komunitas Celebes Bergerak telah berupaya melakukan berbagai macam dorongan agar pemerintah pusat dan daerah di 3 Kabupaten dan kota memberikan perhatian serius kepada penyintas yang masih terkatung-katung tanpa arah di HUNTARA maupun yang tinggal di rumah kerabatnya. Namun demikian, kata Amir, panggilannya akrabnya pemerintah sepertinya tidak serius menyelesaikan masalah penyintas.
“Kami sudah puluhan kali melakukan hearing dengar pendapat dengan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, DPRD Kota Palu, DPRD Kabupaten Sigi dan DPRD Kabupaten Donggala. Kami juga berulang kali bertemu OPD terkait seperti BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, BPBD Kabupaten Kota terdampak. Termasuk pihak-pihak terkait seperti Bali Perumahan Provinsi, Kota dan Kabupaten, bahkan aksi-aksi demonstrasi kami tempuh berkali-kali tetapi masih juga banyak warga yang belum mendapatkan haknya.” Tutur Amir
Olehnya kata dia, mahasiswa sebagai akademisi dan intelektual mesti memberikan atensi untuk menyorot masalah ini agar pemangku kebijakan benar-benar serius menyelesaikan persoalan ribuan penyintas yang menantikan haknya diberikan pemerintah.
Pada sesi akhir diskusi, Fitra Agus Setiawan, Ketua HIMASOS FISIP UNTAD menyampaikan keprihatinannya atas kondisi yang dialami para penyintas di Kota Palu, Sigi dan Donggala. Menurutnya, pihaknya akan menggalang solidaritas untuk mendukung dan membantu mendesakkan hak-hak para penyintas agar segera dipenuhi pemerintah.
“Diskusi ini, tentu adalah awal bagi kita untuk mendiskusikan persoalan-persoalan yang dialami orang-orang tua kita (penyintas) di HUNTARA. Kami dengan lembaga-lembaga mahasiswa yang ada di kampus akan memberikan perhatian khusus dan akan menggalang solidaritas lebih besar untuk mendukung gerakan yang sudah dibangun para penyintas dan Celebes Bergerak.” Tuturnya
Dia berharap, rekan-rekan mahasiswa dan lembaga yang ada di UNTAD benar-benar memberikan perhatian terhadap persoalan yang dihadapi para penyintas di Kota Palu, Sigi dan Donggala.
Laporan Tim Media Celebes Bergerak
