Kunjungan Wapres ke Sulteng: Celebes Bergerak Minta Tinjau Huntap Bermasalah

PALU-Kabarnya Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, KH. Maruf Amin akan berkunjung ke Sulawesi Tengah dalam rangka memantau progres pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak bencana (WTB) di Kota Palu, Sigi dan Donggala.

Mendengar kabar itu, Celebes Bergerak meminta agar Wapres tidak hanya mengunjungi lokasi Huntap yang sudah selesai tahap pembangunan. Namun, pihaknya juga berharap Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut mengunjungi lokasi-lokasi Huntap yang masih bermasalah dan tak kunjung dibangun.

Hal itu disampaikan Manajer Program Celebes Bergerak, Wahyu Perdana Putra dalam siaran persnya, Rabu, (5/1/2022).

Ia menjelaskan bahwa saat ini memasuki tahun ke-4 Huntap yang dibangun oleh Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baru mencapai 630 dari 8788 unit yang direncanakan. Bahkan kata Putra, pembangunan Huntap tahap 1B yang direncanakan selesai pada oktober 2021 hingga kini tak kunjung rampung.

Selain keterlambatan pembangunan Huntap, kata dia penunjukan lokasi lahan juga bermasalah. Menurut Putra beberapa lokasi yang ditunjuk berada di Zona Rawan Bencana/Zona Merah seperti di lokasi Huntap Desa Loli Tasiburi, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala yang berada di pinggiran sungai.

“Tempat ini memiliki sejarah banjir besar tapi ditunjuk sebagai lokasi Huntap. Ini tidak seperti slogan Pemerintah “Build Back Better” tapi menyiapkan kuburan masal bagi warga.” Tegasnya

Tidak hanya itu kata Putra, lokasi Huntap di Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala juga berada di daerah rawan longsor yang sewaktu waktu bisa menghantam pemukiman baru bagi para WTB.

“Kami menduga lokasi-lokasi Huntap yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah semuanya mengabaikan aspek resiko bencana. Kami yakin semua dokumen yang dipersyaratkan untuk pembangunan Huntap ini hanya bersifat formal tetapi tidak berdasarkan hasil kajian resiko bencana yang mendalam.” Tuturnya

Menurutnya Wapres penting melihat lokasi-lokasi Huntap yang bermasalah agar benar-benar memahami persoalan yang terjadi dalam penanganan pascabencana di daerah ini.

Pihaknya juga berharap agar Wapres tidak hanya menerima informasi sepihak dari Pemerintah Kota/Kabupaten dan Provinsi Sulawesi Tengah semata. Tetapi, kata Putra, Wapres juga harus melihat dan mendengarkan secara langsung masalah-masalah yang menghambat progres pembangunan Huntap dari para korban.

Selain itu, mantan Presiden Mahasiswa Universitas Tadulako Periode 2016 juga berharap Wapres berkunjung di lokasi Hunian Sementara (Huntara) WTB yang saat ini masih dihuni.

“Wapres penting melihat kondisi para penyintas yang masih tinggal di Huntara dengan kondisi yang sudah tidak layak huni. Sehingga benar-benar komprehensif melihat penderitaan para WTB, jadi tidak hanya mendapat laporan sepihak dari Pemerintah Daerah atau dari Kasatgas Penanggulangan Bencana Sulteng.”Harapnya

Sebab kata Putra, selama ini masalah-masalah korban selamat dari bencana 28 September 2018 tidak pernah tersampaikan dengan baik kepada Presiden maupun Wapres.

Ia juga menambahkan Pemerintah Daerah terkesan diskriminatif dalam penentuan WTB. Dimana ratusan WTB yang tidak memiliki alas hak dianggap bukan korban pada saat terjadi bencana alam 3 tahun silam di Palu, Sigi dan Donggala. Padahal kata Putra, pada saat kejadian bencana 28 September 2018 mereka juga korban gempa bumi, tsunami dan likuifaksi.

“Ratusan warga yang tidak memiliki sertifikat saat ini telah diusir dari huntara sehingga untuk menempati kembali harus menyewa bilik huntara tanpa bantuan apapun dari Pemerintah apalagi Huntap.”Terangnya

Sekedar diketahui bahwa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan Peraturan Gubernur No.10 Tahun 2019 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabenca telah berakhir pada tanggal 12 Oktober 2021.

“Dalam Pergub ini disebutkan bahwa durasi pengerjaan Huntap dilakukan selama 2,5 tahun. Dalam kenyataannya target ini tidak tercapai dan telah melewati batas waktu yang tertuang dalam Peraturan Gubernur.”Tutupnya.

Palu, 5 Januari 2022

TTD

Wahyu Perdana Putra