Sulteng Bergerak Mengingatkan Pemprov Untuk Mengantisipasi Dampak Social Distance
Palu-Koordinator Sulteng Bergerak, Adriansa Manu mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar segera mengambil langka dalam mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pemberlakukan Social Distancing atau Physical Distancing dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.
Menurutnya, jika Pemprov Sulteng tidak memiliki alternatif untuk memberikan jaminan hidup kepada warganya, maka tidak mungkin beberapa waktu ke depan akan terjadi chaos besar di beberapa daerah utamanya Kota Palu.
“Kami melihat ada potensi kekacauan jika pemerintah tidak punya langka untuk mengatasi krisis ekonomi akibat pemberlakukan social distancing.” Tandasnya
Kata Adriansa, jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah pada 2019, angka kemiskinan di daerah ini mencapai 13,48 persen atau 410,36 ribu penduduk.
“Tahun 2019 saja jumlah penduduk miskin di Sulteng sudah sangat besar. Apalagi, ketika ada pemberlakuan social distancing, hampir semua sektor lumpuh. Pasti angkanya melonjak tinggi ya, karena banyak orang kehilangan pekerjaan.” Pungkasnya
Bagi dia, pemberlakuan social distancing mestinya disertai dengan pemberian jaminan hidup setiap hari bagi warga miskin, termasuk kepastian kerja bagi buruh yang rentan di PHK. “Misalnya pemberian beras, sayur dan lauk-pauk sesuai kebutuhan warga setiap hari, ini bisa dilakukan selama social distancing.” Kata Adriansa
Selain itu, kata Adriansa pemerintah juga mesti berani membuat kebijakan yang tidak membolehkan setiap perusahaan melakukan pemutusan kerja, selama aktivitasnya berhenti. Jika tidak, kata dia perusahaan akan sewenang-wenang melakukan pemutusan kerja sepihak kepada buruh. “Jika pemutusan kerja terjadi, maka angka kemiskinan di Sulteng akan makin tinggi.” Tuturnya
Di Sulawesi Tengah kata Adriansa, jika mengutip data BPS Provinsi Sulawesi Tengah pada 2019 ada sekitar 984 ribu penduduk paling rentan kehilangan pekerjaan, jika tidak ada solusi dari Pemprov Sulteng. “Mereka terdiri dari pekerja keluarga tak dibayar, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas non pertanian.” Tandasnya
Lebih lanjut kata dia, data BPS Provinsi Sulawesi Tengah juga mencatat ada 1,4 juta penduduk bekerja di sektor pertanian, industri pengolahan dan jasa pada 2019. “Jadi total penduduk yang paling rentan terdampak pemberlakuan social distancing sebanyak 2,4 juta penduduk di Sulawesi Tengah.
“Ini belum termasuk penduduk yang tidak memiliki pekerjaan, jumlahnya juga cukup tinggi yakni 51 ribu penduduk.” Kata Adriansa
Menurut dia, daerah paling tinggi angka penggurannya berada di ibu kota Provinsi yakni Kota Palu sebesar 11 ribu penduduk .
“Kita pakai saja data BPS, karena ini data pemerintah, kalau mereka mengelak ya silahkan saja cek datanya.” Pungkasnya
Sehingga kata Adriansa, Pemprov Sulteng mesti berani mengambil langka penanganan untuk mengantisipasi krisis ekonomi ini. Jika langka itu tidak dilakukan, cepat atau lambat kita akan mengalami dampak sosial yang luar biasa. “Bayangkan saja jika mayoritas orang kelaparan, kira-kira apa yang akan terjadi. Ini tinggal menunggu percikan api, semua orang sudah tersiram bensin.” Tuturnya
Kata dia, salah satu langka yang harus segera dilakukan Pemprov Sulteng untuk mengantisipasi dampak sosial adalah melakukan pergeseran anggaran daerah yang difokuskan untuk pemberian jaminan hidup kepada warga miskin dan rentan selama social distancing berlaku.
“Situasi krisis seperti ini ada diskresi bagi pemerintah daerah, apalagi sudah ada aturannya, misalnya ada Permendagri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pada aturan itu Pemda dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.” Tutur Adriansa
