Palu-Koordinator Sulteng Bergerak, Adriansa Manu menyampaikan penyusunan rancangan peraturan daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah harus dihentikan. Menurutnya, ranperda RTRW tersebut tidak layak menjadi instrumen perencanaan pembangunan pasca bencana
Sulteng Bergerak menggelar rapat konsolidasi dalam rangka menindak lanjuti sejumlah masalah penanggulangan bencana terutama perlindungan dan pelayanan masyarakat korban bencana di Padagimo. Rapat konsolidasi tersebut dihadiri oleh lembaga yang konsern terhadap pembelaan hukum
Palu-Juru Bicara Sulteng Bergerak, Firmansyah Algintara mengatakan pemulihan pasca bencana 28 september 2018 di Padagimo sarat dengan korupsi. Oleh karena itu, kata dia pihaknya telah melayangkan surat kepada Presiden dan Komisi Pemberantasan Korupsi
Palu-Koordinator Sulteng Bergerak Adriansa Manu mengatakan pemerintah Kota Palu tidak bertanggungjawab terhadap nasip warganya yang menjadi korban gempa bumi, tsunami dan likuifaksi. Hal itu ia sampaikan menyusul terjadi penyegelan kembali hunian sementara (Huntara)
Palu-Koordinator Sulteng Bergerak, Adriansa Manu mendesak pemerintah pusat, provinsi, kota dan kabupaten di Padagimo untuk transparan terhadap penggunaan anggaran yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana pasca gempa, tsunami dan likuifaksi. “Kami mendesak pemerintah pusat
Palu-Koordinator Sulteng Bergerak, Adriansa Manu menganggap pemerintah menelantarkan korban gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, Sigi dan Donggala. Pasalnya, hingga kini masih terdapat 35.771 jiwa korban yang tinggal di pengungsian darurat