PALU – Penyintas bencana Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong kembali turun ke jalan berunjuk rasa menuntut haknya, Selasa 17 Desember 2019. Mereka bersatu dalam Aliansi Korban Bencana (AKBB). Ini unjuk rasa kedua.
Korban bencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala (Pasigala) kembali mendatangi kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (17/12). Bersama Aliansi Korban Bencana Bersatu, para penyintas datang untuk
Palu,- Aksi Damai Menuntut Hak Hidup, Aliansi Korban Bencana Bersatu Palu. – Aliansi Korban Bencana Bersatu menggelar aksi damai di halaman kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (17/12/2019). Aksi ini dilakukan bersama
Palu-Koordinator Sulteng Bergerak, Adriansa Manu menyampaikan penyusunan rancangan peraturan daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah harus dihentikan. Menurutnya, ranperda RTRW tersebut tidak layak menjadi instrumen perencanaan pembangunan pasca bencana
Palu-Juru Bicara Sulteng Bergerak, Firmansyah Algintara mengatakan pemulihan pasca bencana 28 september 2018 di Padagimo sarat dengan korupsi. Oleh karena itu, kata dia pihaknya telah melayangkan surat kepada Presiden dan Komisi Pemberantasan Korupsi
Palu-Koordinator Sulteng Bergerak Adriansa Manu mengatakan pemerintah Kota Palu tidak bertanggungjawab terhadap nasip warganya yang menjadi korban gempa bumi, tsunami dan likuifaksi. Hal itu ia sampaikan menyusul terjadi penyegelan kembali hunian sementara (Huntara)