Palu-Koalisi Masyarakat Sipil Sulteng Bergerak melakukan permohonan ajudikasi terkait surat klarifikasi data penerima Jadup kepada Komisi Informasi Publik (KIP) Sulawesi Tengah, Rabu, (27/11/2019) di Kantor KIP Provinsi Sulawesi Tengah. Permohonan ajudikasi ini diserahkan
Palu-Juru Bicara Sulteng Bergerak, Firmansyah Algintara mengatakan pemulihan pasca bencana 28 september 2018 di Padagimo sarat dengan korupsi. Oleh karena itu, kata dia pihaknya telah melayangkan surat kepada Presiden dan Komisi Pemberantasan Korupsi
Palu-Koordinator Sulteng Bergerak Adriansa Manu mengatakan pemerintah Kota Palu tidak bertanggungjawab terhadap nasip warganya yang menjadi korban gempa bumi, tsunami dan likuifaksi. Hal itu ia sampaikan menyusul terjadi penyegelan kembali hunian sementara (Huntara)
Palu-Koordinator Sulteng Bergerak, Adriansa Manu mendesak pemerintah pusat, provinsi, kota dan kabupaten di Padagimo untuk transparan terhadap penggunaan anggaran yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana pasca gempa, tsunami dan likuifaksi. “Kami mendesak pemerintah pusat
Hemsia, 52 tahun, korban tsunami di Kelurahan Mamboro yang beberapa hari lalu sempat viral karena huntara miliknya disegel pihak pekerja menceritakan penderitaan yang mereka alami selama tiga bulan tinggal di huntara di belakang