Palu-Koordinator Sulteng Bergerak, Adriansa Manu mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah harusnya belum dapat melakukan pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan ruang lainnya pasca bencana sebelum ada Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Koordinator Sulteng Bergerak, Adriansa Manu menanggapi pemasangan papan peringatan di bibir pantai eks tsunami Kampung Nelayan, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore. Ia menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak punya dasar hukum untuk melarang
Sulteng Bergerak menggelar rapat konsolidasi dalam rangka menindak lanjuti sejumlah masalah penanggulangan bencana terutama perlindungan dan pelayanan masyarakat korban bencana di Padagimo. Rapat konsolidasi tersebut dihadiri oleh lembaga yang konsern terhadap pembelaan hukum
Palu-Juru Bicara Sulteng Bergerak, Firmansyah Algintara menyampaikan ranperda RTRW Provinsi Sulawesi Tengah sama sekali tidak berperspektif mitigasi bencana. Padahal menurut dia, semangat revisi RTRW Sulawesi Tengah lahir atas kejadian bencana alam 28 september
Palu-Juru Bicara Sulteng Bergerak, Firmansyah Algintara mengatakan pemulihan pasca bencana 28 september 2018 di Padagimo sarat dengan korupsi. Oleh karena itu, kata dia pihaknya telah melayangkan surat kepada Presiden dan Komisi Pemberantasan Korupsi
Palu-Koordinator Sulteng Bergerak, Adriansa Manu mendesak pemerintah pusat, provinsi, kota dan kabupaten di Padagimo untuk transparan terhadap penggunaan anggaran yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana pasca gempa, tsunami dan likuifaksi. “Kami mendesak pemerintah pusat